TUJUH FRAKSI DPRD SETUJUI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2019

Singkawang, MC – Tujuh Fraksi di DPRD Kota Singkawang menerima  dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Hal itu disampaikan fraksi-fraksi saat menyampaikan pendapat akhir fraksi di ruang sidang DPRD, Jumat (24/7/2020).
Paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Singkawang.
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menunjukkan komitmen dan integritasnya bersama TAPD membahas rancangan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, sehingga pada hari ini disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” kata Tjhai Chui Mie.
Ia mengatakan apa yang dicapai pada hari ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan. Tidak sedikit waktu, tanaga dan pikiran yang dicurahkan badan anggaran DPRD dan TAPD demi tercapainya kesepakatan bersama.
“Inilah bukti betapa konsistennya kita semua dalam menjaga dan mengembangkan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa Kota Singkawang berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya. Yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar semuanhal yang material, posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas sesuai dengan prinsip  akuntansi yang berlaku umum.
Untuk itu, kata Tjhai Chui Mie diperlukan komitmen untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana atau anggaran dengan memperhatikan bahwa setiap nilai rupiah harus jelas tujuannya dan manfaatnya untuk rakyat.
“Semua OPD harus berusaha maksimal melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan, memanfaatkan anggaran sesuai peruntukkannya serta melakukan evaluasi secara obyektif terhadap setiap kegiatan,” katanya.
Ia menambahkan terkait faktor pengawasan perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan, katanya harus dilakukan setiap saat oleh kepala OPD kepada pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang menjadi kewenangannya, maupun oleh inspektorat yang tugas fungsinya sebagar aparat pengawasan internal dapat memberikan masukan.
“Sehingga permasalahan dapat lebih awal diidentifikasi untuk selanjutnya dilakukan pembinaan guna perbaikan. Dengan demikian tata kelola keuangan akan terlaksana dengan baik sesuai ketentuan,” jelasnya. 

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

WALI KOTA SERAHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN KEBAKARAN

Singkawang, MC – Dua rumah milik Tjia Kim Lin dan Tjia Sau Kim korban kebakaran di Kelurahan...

BNN SINGKAWANG TES URINE SATPOL PP

Singkawang, MC – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang melakukan tes urine kepada 82 personil Satpol PP,...

DANDIM 1202 SERAHKAN HASIL KARYA BAKTI DI MANTOMAN

Singkawang, MC – Karya Bakti TNI di Mantoman Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkwang Timur telah selesai dilaksanakan. Penyerahan...

Get in Touch

20,829FansLike
2,507FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Posts

WALI KOTA SERAHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN KEBAKARAN

Singkawang, MC – Dua rumah milik Tjia Kim Lin dan Tjia Sau Kim korban kebakaran di Kelurahan...

BNN SINGKAWANG TES URINE SATPOL PP

Singkawang, MC – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang melakukan tes urine kepada 82 personil Satpol PP,...

DANDIM 1202 SERAHKAN HASIL KARYA BAKTI DI MANTOMAN

Singkawang, MC – Karya Bakti TNI di Mantoman Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkwang Timur telah selesai dilaksanakan. Penyerahan...

DOA DAN RENUNGAN BERSAMA AWAL 2021

Singkawang, MC – Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan menghadiri doa dan renungan bersama awal tahun 2021 di...

MUSEUM DAN GEDUNG MADRASAH IBTIDAIYAH PONPES USHULUDDIN DIRESMIKAN

Singkawang, MC – Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Ridwansyah bersama Wali Kota Singkawang,...