Sekretariat

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administratif.

Fungsi

  • Pengoordinasikan penyusunan program-programbidang secara terpadu.
  • Pengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidangsecara terpadu.
  • Pengoordinasikan pelaksanaan program, evaluasidan pelaporan seluruh kegiatan dinas.
  • Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputiUmum dan Kepegawaian, Pengelolaan Aset,Penyusunan Program dan Pengelolaan Keuangan.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
    • Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi :
    • Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum danperundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan adminsitrasi kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
    • Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis (perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan laporan kinerja dinas ( LKT, LKPJ dan LPPD) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.